Peraturan Daerah Mengenai Disabilitas Lindungi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Focus Group Discussion (FGD) tahap II yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Selasa (19/11), (Foto; Pemkab Kebumen)

Kebumen- Selasa (19/11), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Kebumen menggelar Focus Group Discussion (FGD) tahap II dalam rangka Penyusunan Raperda Disabilitas di Hotel Meotel Dafam Kebumen.

Acara FGD ini dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai institusi pemerintah kabupaten dan non pemerintah dengan narasumber DR Warih Andan Puspitosari MSc SPKJ dan Dr Arni Surwanti MSi dari Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan UMY Jogyakarta.

“Kedisabilitasan dapat dialami oleh siapapun, sehingga publik merasa perlu untuk menyiapkan perangkat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, Persoalan disabilitas yang kompleks ini harus diatasi secara bersama dan bukan hanya tanggungjawab Dinas Sosial ajan tetapi tanggungjawab lintas sektoral” ujar Dr Warih Andan Puspitosari MSc SPKJ.

Dr Warih Andan Puspitosari MSc SPKJ juga mengungkapkan bahwa Jika sudah ada perda maka akan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas, baik hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perlindungan, hukum, aksesibilitas, kesejahteraan sosial, politik dan lainnya. Penyandang disabilitas sangat rentan menjadi kaum miskin. Padahal mereka adalah warga negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Hasil FGD ini nantinya akan dijadikan kerangka pikir dan panduan dalam menyusun draft rumusan pasal-pasal dalam draft peraturan daerah. Dengan demikian diharapkan peraturan daerah yang akan disusun nanti benar-benar implementatif dalam memenuhi hak dan kepentingan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Pentingnya Peraturan Daerah Sebagai Payumh Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek seperti dalam pendidikan; pekerjaan; kesehatan; menunjukkan bahwa hingga saat ini masih belum tercapai seperti yang diharapkan. Hal ini karena belum adanya peraturan di tingkat daerah yang memastikan penyandang disabilitas dapat dilindungi dan dipenuh haknya. Masalah ditambah lagi oleh tidak adanya mekanisme kontrol dan evaluasi tentang upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. (Dalam Jurnal BERDIKARI; Arni Surwanti ; Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten)

Pentingnya perwujudan peraturan daerah di tingkat kabupaten untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas menjadi masalah yang sangat urgen, karena dengan adanya peraturan daerah ini dapat menjadi payung hukum bagi organisasi pemerintah daerah untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran.

Program advokasi mewujudkan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas tingkat kabupaten memberikan bukti bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah. Program ini merupakan contoh penyusunan peraturan daerah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Kebijakan seharusnya dapat dapat menjadi acuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat, oleh karena itu pada kebijakan daerah tentang penyandang disabilitas perlu partisipas penuh dari penyandang disabilitas dalam proses penyusunan PERDA ini sehingga PERDA ini dapat dipakai sebagai payung hukum dari semua organisasi pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. (Dalam Jurnal BERDIKARI; Arni Surwanti ; Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten)

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud apabila ada payung hukum baik di tingkat internasional, nasional dan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan, karena beberapa kewenangan pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas berada pada pemerintah daerah kabupaten.