Peran Kepala Desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Desa Melalui Dana Desa

Pelatihan awal masa jabatan kepala desa terlanti hasil pilkades serentak se-Kabupaten Banyumas tahun 2019, (10/10/2019).(foto: website banyumas)

Purwokerto – Bupati Banyumas Ir Achmad Husein meminta kepada setiap Kepala Desa baru untuk bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberi pembekalan gelombang ke 2 kepada Kepala Desa baru di Pendopo Sipanji Purwokerto (10/10/2019).

Menurut  Bupati, meskipun pada periode pertama beliau menjabat, dirinya sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 18% menjadi 13,5%, namun itu masih perlu untuk diturnnkan lagi, hal tersebut karena kisaran angka tesebut terbiilang masih cukup tinggi diatas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Untuk itu Bupati meminta kepada Kepala Desa untuk berinovasi dan bergerak bersama agar angka kemiskinan di Banyumas bisa terus menurun.

“Saya mengajak para Kepala Desa untuk mengurangi angka kemiskinan, sekarang masih di angka 13,5 % dan mari kita bersama-sama berusaha agar angka tersbut turun sampai dibawah 9% ,” ujar Bupati Achmad Husein dihadapan para kepala desa saat memberikan pengarahan.

Bupati mengingatkan bahwa bahagianya masyakat didesa, sengsaranya masyarakat di desa sangat tergantung dari Kepala Desa itu sendiri. Bupati yakin kepada para Kepala Desa terpilih akan mampu dalam mengemban tugas yang ada dan mensejahterahkan desanya masing-masing.

“Untuk mencapai kesejahteraan, pengaruh Bupati itu hanya sekitar 20 persen saja, sedangkan Kepala Desa jauh mempunyai peran,” ujar Bupati.

Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Desa

Kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa, Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang meningkat signifikan tiap tahun pada periode 2015 sampai dengan 2017. Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp20,77 triliun, meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016, dan tahun 2017 alokasinya kembali meningkat menjadi Rp60 triliun. Dengan total alokasi Dana Desa sebesar Rp127,75 triliun selama 3 tahun, diharapkan dapat memberi manfaat yang optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian desa.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah seperti pada aspek distribusi alokasi dana desa yang terkadang terjadi keterlambatan, penggunaan dan desa yang sebagian besar untuk pembangunan desa sehinngga penguatan sektor ekonomi masih lemah, kemudian tekait pendampingan dan monitoring terhadap dana desa masih kurang efektif.

Saran dan masukan untuk pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa adalah seperti pendistribusian dana desa dengan melihat jumlah penduduk dan letak geografis, pengalokasian dana desa lebih diprioritaskan pada usaha padat karya yang ada di desa, pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring yang lebih terarah dan berkesinaambungan terhadapa para pengelola dan desa sehingga penggunaan dana desa bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran (fiskal kemenkeu).

 

Add Comment