Rencana Pemekaran Kecamatan, Purbalingga Percepat Akses Pelayanan Desa

Bupati Purbalingga, Tasdi akan meresmikan pemekaran dua kecamatan di Purbalingga pada tahun 2018 mendatang. (sumber: website Pemkab Purbalingga)

Purbalingga, BANYUMASDAILY.COM ** Bupati Purbalingga, Tasdi, telah mewacanakan untuk melakukan pemerkaran di dua wilayah kecamatan. Rencananya dua kecamatan yang nantinya akan dimekarkan adalah antara Kecamatan Bobotsari dengan Mrebet, dan Kecamatan Kalimanah dengan Kemangkon.

Wacana Tasdi akan mulai direalisasikan pada tahun depan yakni di tahun 2018. Dirinya berpendapat bahwa pemekaran ini menjadi salah satu opsi yang tepat untuk mempercepat pembangunan di setiap desa di Purbalingga.

“Desa-desa yang akan menjadi wilayah kecamatan baru, berasal dari desa dari wilayah kecamatan yang dimekarkan. Sehingga diharapkan dengan pemekaran ini akan adanya pemerataan pembangunan di setiap desa, hal ini akan mempermudah akses pelayanan desa dan kecamatan bagi masyarakat,” kata Tasdi seperti dikutip dari website Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Masih menurut Tasdi, pemilihan kecamatan yang akan dimekarkan berdasarkan kepadatan jumlah penduduk dengan luas wilayah di kecamatan tersebut.

“Pertimbangan kewilayahan dan jumlah penduduk juga menjadi salah satu pertimbangan untuk pengembangan kecamatan itu,” lanjut pria yang baru menjabat Bupati Purbalingga di tahun 2016.

Saat ini Purbalingga memiliki 18 kecamatan dengan 239 desa dan kelurahan yang tersebar. Untuk wilayah Kecamatan Mrebet, terdapat 19 desa, dan di Kecamatan Bobotsari terdapat 16 desa. Sementara, di wilayah kecamatan Kalimanah saat ini memiliki 17 desa dan kelurahan, sementara wilayah Kecamatan Kemangkon terdapat 19 desa. Di wilayah Kemangkon, terdapat beberapa desa yang letaknya di seberang sungai Klawing.

Rencana yang ia gagas ini menurut Tasdi berdasarkan atas peraturan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan.

Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, Pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik.