Danang Munandar: Latar Belakang Bupati Potensial Tingkatkan Serapan Anggaran Kebumen

Danang Munandar. (Foto: Arif Giyanto)
Danang Munandar. (Foto: Arif Giyanto)

Prembun, BANYUMAS DAILY ** Pemerhati Kinerja Pemerintah Daerah, Danang Munandar, berpandangan, latar belakang Bupati Kebumen sebagai pengusaha sangat potensial meningkatkan serapan anggaran daerah. Seperti diketahui, penyerapan anggaran Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan III baru sebesar 59,75 persen.

“Latar belakang beliau yang seorang pengusaha sangat menunjang untuk itu (peningkatan serapan anggaran). Reward and punishment perlu diterapkan untuk menunjang program-program Bupati. Bupati harus tegas dan berani ambil risiko dalam menjabarkan visi misinya,” ujarnya, Rabu (12/10/2016), di kediamannya, Prembun.

Ia menjelaskan, rendahnya serapan sering menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, tak terkecuali kebumen. Padahal, pemerintah pusat telah sering menekankan pentingnya serapan anggaran, karena menyangkut berjalan dan berhasilnya pembangunan.

Menurut Danang, ada beberapa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran yang terjadi di Kebumen, di antaranya ketakutan akan terjadinya kriminalisasi penggunaan anggaran yang berarti korupsi, sehingga banyak pihak memilih cari aman.

Selain itu, sambungnya, berbagai aturan yang rigid dan detail terhadap pengelolaan anggaran juga menjadi sebab rendahnya serapan anggaran.

“Dan yang lebih umum tentunya terkait persoalan birokrasi yang itu menyangkut pendayagunaan aparatur pemerintah daerah,” tutur alumnus Fakultas Ekonomi UMS Surakarta tersebut.

Serapan anggaran yang rendah, lanjut Danang, dapat berimplikasi pada turun dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pun tidak berjalan dan program-program dalam visi misi Bupati tidak terealisasi.

“Semua ini akan berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Reformasi Birokrasi

Danang memaparkan, pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melakukan serapan anggaran dengan baik. Daerah dengan serapan anggaran rendah akan diberi sanksi, tidak akan diberi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun berikutnya.

“Ya tentunya sebagaimana yang sering didengungkan oleh Presiden Jokowi, kerja… kerja… kerja…. Pemkab harus merealisasikan APBD-nya. Tentu tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku dalam tata kelola anggaran. Selama itu berjalan sebagaimana mestinya maka ketakutan akan terjerat kasus hukum sudah tidak relevan lagi,” ungkapnya.

Untuk memungkasi wawancara, ia menambahkan, reformasi birokrasi dan daya guna aparatur Pemkab Kebumen menjadi titik tekan kepala daerah.

“Terlebih ini merupakan awal dari periode jabatan Bupati Fuad Yahya. Ia belum ada setahun bekerja, karena dilantik Februari lalu,” tutupnya.